Kebijakan Pemerintah Terhadap Nilai Penjualan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

ABSTRAK Pemberdayaan masyarakat marginal yang bekerja sebagai Pedagang Kaki Lima perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah supaya mereka bekerja tidak melanggar Peraturan Daerah (PERDA). Penelitian ini berusaha mencari keterangan Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Nilai Penjulan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Saumlaki. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ; (1) Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah dalam memberdayakan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Saumlaki dan (2) Bagaimanakah peningkatan pendapatan Pedagang Kaki Lima.. Untuk mengeksplorasi tema penelitian ini secara mendalam, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode wawancara, observasi serta dokumentasi berupa data-data tertulis, literatur. Data dalam penelitian ini diuji dengan ketekunan pengamatan dianalisa dengan analisis kualitatif melalui beberapa tahap yakni, seleksi data, verifikasi keterkaitan antara data dengan fokus, penyajian data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi. Berdasarkan hasil analisis data, hasil penelitian terdapat beberapa temuan yang dapat dipaparkan sebagai berikut setiap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di kawasan Jalan Ir. Soekarno (jalan poros) mengalami peningkatan pendapatan, efektivitas penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan PKL oleh aparat di Kelurahan Saumlaki dinilai sudah baik dikarenakan para PKL memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan ditetapkan, hal ini juga merupakan gambaran sudah efektifnya upaya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh aparat dalam memberikan pengertian baik dalam hal tujuan maupun petunjuk teknis pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan tersebut hal ini juga didukung dengan efisiensi, sosialisasi dan himbauan yang di lakukan oleh Aparat dengan frekwensi sosialisasi yang cukup baik. Kata Kunci : Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Nilai Penjualan Pedagang Kaki Lima