nilai-nilai pancasila dalam pembaharuan hukum ekonomi syari'ah diindonesia

Munculnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa ekonomi syari’ah merupakan satu kewenangan absolut pengadilan agama. Ketika wewenang tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama maka diperlukan kodifikasi hukum ekonomi syari’ah yang lengkap agar hokum yang dimaksud memiliki rujukan standar dalam menyelesaikan sengketa dalam bisnis syari’ah. Pancasila sebagai pedoman hidup, dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengharuskan setiap peraturan yang ada dibawahnya harus berlandaskan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Pembaharuan hukum ekonomi syari’ah merupakan wacana islam politik yang tetap harus mengedepankan eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Gagasan dalam pemberlakuan hukum syari’ah ini harus mengedepankan tradisi kebangsaan dan nilai-nilai pliralistik meskipun dalam penetapanya akan mengadopsi hukum islam.