Analisa Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015, merupakan pedoman dasar bagi Menteri Pertahanan dalam menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pertahanan negara dan bagi pimpinan Kementerian/Lembaga dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing terkait bidang pertahanan. Kedudukannya sangat penting dan strategis, sehingga menggugah penulis untuk menemukan kelebihan dan kekurangannya ditinjau dari aspek substansi dan prosedural agar dapat dijadikan bahan masukan dan rekomendasi dalam perumusan kebijakan di masa datang. Pembahasan artikel ini didasarkan pada teori kebijakan secara umum, kebijakan pertahanan negara, dan analisis kebijakan sebagai operasional. Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui analisis data yang didapatkan dalam studi dokumen dihadapkan pada parameter-parameter yang telah ditetapkan. Dari analisis yang dilakukan didapatkan beberapa temuan dari aspek substansi, yaitu: definisi ancaman yang tidak spesifik dan proporsi materi ancaman yang belum seimbang, sedangkan dari aspek prosedural, yaitu: belum adanya badan/lembaga sebagai driver force untuk mengkoordinir seluruh proses kebijakan, kualitas dan kuantitas personil Pokja belum sesuai harapan, dan perbedaan sudut pandang tentang kedudukan kebijakan dalam sistem perencanaan.