Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Indonesia

Perubahan sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi yang tertuang dalam UU 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, kemudian direvisi menjadi UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah berdampak terhadap pemekaran wilayah diberbagai daerah. Dalam upaya pemekaran provinsi dan kabupaten baru, tarik-menarik antara kelompok yang setuju dan tidak setuju terhadap pemekaran daerah sebagai akibat dari otonomi daerah meningkatkan suhu dan iklim politik di tingkat lokal. Melalui penelitian studi pustaka teoritis otonomi daerah dan konsep pemekaran wilayah, didapatkan suatu pemahaman yang mendalam terkait kondisi pemekaran daerah di Indonesia. Isu kesejahteraan dan pembangunan daerah menjadi modus elit untuk mendorong pemekaran daerah. Tantangan kedepan pemekaran wilayah perlu dilakukan moratorium kembali, agar semangat pemekaran wilayah di Indonesia tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik sesaat.