Pelaksanaan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat

Hak merupakan sesuatu yang sifatnya kodrati dan menjadi milik setiap manusia, tidak terkecuali penyandang disabilitas. pemenuhan hak penyandang disabilitas terakomodasi dalam bentuk program pemberdayaan. Di kabupaten Sumbawa Barat, pemberdayaan disabilitas merupakan salah satu fokus utama pembangunan serta terakomodasi dengan baik melalui regulasi. Tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu a) mengidentifikasi pemberdayaan disabilitas di Sumbawa Barat, b) model pemberdayaan yang dilakukan, dan c) faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan. Untuk mencapai gambaran atas hal tersebut, maka digunakanlah metode penelitian deksriptif kualitatif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pemberdayaan disabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat berkutat pada pemberian bantuan jaminan sosial, alat bantu dengar dan kursi roda, serta kegiatan pelayanan kesehatan dan psikologis keliling. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan disabilitas mengacu pada teori George Edwrds (1980) yag di ukur pada empat faktor, yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (perilaku), dan Struktur Birokratik. Pemberdayaan disabilitas yang terakomodir melalui Perda nomor 3 tahun 2016 dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi semua elemen untuk mewujudkan pemberdayaan disabilitas yang tepat sasaran dan bermanfaat. Melalui pengawalan pada proses pendataan penyandang disabilitas, pengawasan, dan evaluasi program pemberdayaan disabilitas. Adapun kesimpulan yang didapatkan bahwa pemberdayaan disabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat berjalan dengan sangat efektif dan efisien, dari kajian empat faktor yang disebutkan pada paragraph diatas sudah sangat mendukung terlaksananya pemerdayaan. Kelemahan pemberdayaan disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Sumbawa Barat adalah tidak adanya pemberdayaan yang sifatnya memberikan keterampilan untuk memunculkan kemandirian gerak penyandang disabilitas. Saran yang dapat penulis berikan adalah pertama, perlu dilakukan inovasi pemberdayaan disabilitas melakukan kegiatan pelatihan. Kedua, trauma center menjadi kebutuhan urgen bagi perbaikan kesehatan dan psikologis penyandang disabilitas.