Kebijakan Pengelolaan Lahan Dan Sumber Daya Alam Di Sumatera Barat

Seperti diketahui bahwa tanah memiliki dua sisi perspektif, yaitu sebagai barang ekonomi, dan objek budaya yang memiliki nilai ikatan spiritual (Husein, 2014). Sebagai barang ekonomi, tanah atau lahan dapat dimanfaatkan secara langsung untuk penghidupan, baik untuk pertanian, permukiman, usaha, fasilitas publik dan sebagainya. Di sisi lainnya, lahan dapat dialihkan status kepemilikannya dari satu orang/lembaga ke orang/lembaga lainnya, atau dengan kata lain, lahan sebagai objek yang dapat diperjualbelikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena lahan sebagai objek yang dapat dialihkan statusnya atau diperjualbelikan, dan dapat dialihfungsikan dari pertanian ke non-pertanian, hal ini yang menjadi titik dasar terjadinya permasalahan pertanahan hampir di seluruh negara di dunia. emerintah Melalui Kebijakan Menyadari kondisi yang semakin mengkhawatirkan atas konversi lahan tersebut, Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan lahirnya Undang-Undang No.41/2009 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Undang-undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional