Pengawasan Penggunaan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sistem pengawasan sangat menentukan kemandirian satuan otonomi. Untuk menghindari agar pengawasan tidak melemahkan otonomi, maka sistem pengawasan ditentukan secara spesifik baik lingkup maupun tata cara pelaksanaannya. Karena hal-hal seperti memberlakukan prinsip “pengawasan umum” pada satuan otonomi dapat mempengaruhi dan membatasi kemandirian daerah. Makin banyak dan intensif pengawasan makin sempit kemandirian daerah. Makin sempit kemandirian makin terbatas otonomi. Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintahan daerah untuk mengelola, mulai merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dasar hukum keuangan daerah dapat dilihat pada pasal 23 ayat 2 (Amandemen UUD 1945 yang ke-3) yaitu bunyinya: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengawasan dalam penggunaan keuangan daerah sangatlah penting mengingat bahwa daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat sebagai pusat kontol terhadap pelaksanaan otonomi tersebut. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa campur tangan pemerintah pusat harus berdasarkan pada ketentuan dari UU yang talah ditetapkan sehingga menghindarkan dari konflik yang mengancam stabilitas Negara kesatuan.