Dampak Regulasi Zakat terhadap Penguatan BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural

Salah satu pembumian syariat Islam terhadap realitas sosial adalah dengan mengintegrasikan zakat ke dalam otonomi daerah dan memberlakukannya dalam lingkungan masyarakat muslim. Kebutuhan regulasi Peraturan Daerah (Perda) zakat akan menjadi penting bagi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri, juga mengingat potensi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam setiap daerah berbeda-beda. Karakteristik dana ZIS yang potensial harus diatur agar sistem pengelolaannya menjadi tepat sasaran. Dalam keadaan ideal, pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian ekonomi daerah muzaki untuk didistribusikan kepada mustahik dalam wilayahnya. Inilah kata kunci dari integrasi zakat ke dalam otonomi daerah. Berangkat dari pemikiran tersebut, policy brief ini bertujuan untuk menggambarkan dampak positif dari peraturan daerah terkait pengelolaan zakat, mengidentifikasi kinerja pengumpulan dan penyaluran dana zakat daerah, dan menganalisis implikasi kebijakan regulasi zakat daerah terhadap penguatan kelembagaan, manajemen, sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana dan jaringan BAZNAS daerah. Sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan skala provinsi, BAZNAS Provinsi NTB, BAZNAS Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Musi Banyuasin dan BAZNAS Kota Padang Panjang mengelola dana zakat yang besar disebabkan adanya regulasi daerah tentang pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat. Menggunakan teknik FGD dan data sekunder, policy brief ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para BAZNAS daerah lainnya yang sudah ataupun belum memiliki regulasi tentang pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat. Sehingga, pengelolaan zakat di daerah tersebut dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi ummat.