Otonomi dan Pembangunan Keuangan Daerah (Konsep Kebijakan dan Implementasinya)

Perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan dari sentralistis menjadi daerah otonom melahirkan konsep otonomi daerah ditandai sejak lahirnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Lahirnya Undang-undang ini tentunya membawa konsekuensi yang besar dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Semangat untuk berotonomi sebetulnya didasarkan pada pemikiran bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dimana sebelumya sangat sentralistik dimana decision maker semua berada di Jakarta sehingga akan sangat sulit untuk menjangkau semua daerah yang ada di Indonesia dengan karakteristik daerah yang sangat berpariasi. sehingga efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat bisa tercapai. Buku ini merupakan kontribusi penulis dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi daerah di era otonomi saat ini. Kita menyadari bersama bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan daerah terutama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.