Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau. Reformasi Birokrasi gelombang kedua berdasarakn Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 menjadi sebuah tantangan bagi seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Salah satunya dialami oleh Pemerintah Provinsi Riau. Sejak ditetapkan hingga saaat ini (gelombang kedua reformasi birokrasi), Provinsi Riau belum mempunyai pedoman Reformasi birokrasi dalam bentuk Roadmap Reformasi Birokrasi. Namun dalam pelaksanaannya, Reformasi Birokrasi Provinsi Riau telah dilakukan dalam 8 area Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi, Provinsi Riau berada pada level CC atau kurang baik. Oleh karena itu menarik untuk membahas Implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Riau. Untuk itu peneliti menggunakan teori strategi Reformasi Birokrasi menurut Sofian Efendi(Miftah Thoha 2017, 18), Reformasi Birokrasi dapat dilihat dari kelembagaan reformasi birokrasi, manajemen berbasis kinerja, kapasitas aparatur dan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi reformasi birokrasi telah memiliki kelembagaan yang tertuang dalam SOTK Setda Provinsi Riau berupa Subbagian Biro organisasi, telah memiliki manajemen berbasis kinerja dengan memiliki perjanjian kinerja hingga eselon IV . Namun dari sisi kapasitas aparatur dan organisasi masih kurang baik.