Tepatkah Penerapan Pajak Digital

Indonesia merupakan negara dengan potensi ekonomi digital yang terbesar di kawasan ASEAN. Dengan penduduk berjumlah 270 juta jiwa, besaran ekonomi digital Indonesia mencapai USD 70 juta per tahun 2021. Angka tersebut diperkirakan naik hingga dua kali lipat pada tahun 2025 mencapai USD146 juta. Besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan peraturan pemungutan pajak atas kegiatan ekonomi digital. Tahap pertama adalah memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 persen dari transaksi ekonomi digital di entitas tertentu. Hasilnya adalah ada 94 perusahaan digital dengan jumlah pungutan pajak mencapai Rp3,75 triliun pada tahun 2021. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang terjadi di pelaksanaannya. Masalah pertama adalah tekanan dari pihak luar terkait penerapan pajak di ekonomi digital. Amerika Serikat melakukan investigasi untuk dapat memberikan tekanan balik kepada Indonesia. Masalah kedua adalah keterbukaan data yang mengindikasikan setoran yang diterima oleh negara masih jauh dari potensi penerimaannya. Maka dari itu, ada dua rekomendasi kebijakan yang bisa dijadikan rujukan. Pertama, kebijakan pengenaan pajak digital perlu dilihat kembali dengan mengevaluasi aspek ekonomi biletaral dengan negara tertentu dan ketepatan data transaksi sebagai alat ukur utama kevalidan penerimaan pajak negara. Kedua, pemerintah menggunakan “equalization levy†, sebagai salah satu benchmarking kebijakan.