Analisis Yuridis Terhadap Laporan Pajak Terutang Atas Transaksi E-Commerce Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum

Teknologi informasi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Sehubungan dengan perkembangan teknologi tersebut, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat. Dalam penelitian ini mempertanyakan laporan pajak terutang atas transaksi E-Commerce yang tentu saja tidak akan terlepas dari peraturan perundang-undangan mengatur tentang pajak atas transaksi E-Commerce, laporan terhadap pajak terutang atas transaksi E-Commerce dan kepastian hukum dalam pelaporan pajak atas transaksi E-Commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis analitis yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder (doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka) serta bahan hukum tersier. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris. Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai laporan pajak terutang atas transaksi E-Commerce. Hasil penelitian pajak atas transaksi E-Commerce sama dengan transaksi biasa sesuai dengan penjelasan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diatur bahwa “Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui E-Commerce tunduk pada ayat ini. Terkait dengan laporan pajak terutang yang dihasilkan dari transaksi atas E-Commerce ini dapat dilakukan dengan pendekatan Harmonisasi dan konvergensi agar kepastian dalam pelaporan pajak atas transaksi elektronik dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.