Dengan munculnya UU No. 22 tahun 1999 yang mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta UU No. 25 tahun 1999 yang mengatur perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, selayaknya kota Surabaya mengembangkan sumber daya lokal dan mengurangi ketergantungan dari pusat. Akan tetapi, berbagai pengamatan empiris menyatakan bahwa pemberlakuan otonomi daerah menimbulkan distorsi dan high cost ekonomi. oleh karena itu, makalah ini menganalisis kinerja keuangan kota Surabaya dan merumuskan strategi kebijakan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah kota Surabaya agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan partisipasi aktif dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat kota Surabaya.
Download Info
To download:
If you experience problems downloading a file, check if you have the
proper application to
view it first. Information about this may be contained
in the File-Format links below. In case of further problems read
the IDEAS help
file. Note that these files are not on the IDEAS
site. Please be patient as the files may be large.
Publisher Info
Paper provided by EconWPA in its series Urban/Regional with number
0502002.
Find related papers by JEL classification: D6 - Microeconomics - - Welfare Economics D7 - Microeconomics - - Analysis of Collective Decision-Making H - Public Economics R - Urban, Rural, and Regional Economics
This paper has been announced in the following NEP Reports:
Did you know? You can create a compilation of all publications of a group of people, say alumni of a program, your students or memers of an association.